skip to Main Content
PERAN PESANTREN DALAM PENDIDIKAN  BAGI ANAK DIFABEL

PERAN PESANTREN DALAM PENDIDIKAN BAGI ANAK DIFABEL

Abstraksi

 

Pesantren di pentas pendidikan nasional dapat di katakan sebagai penyumbang dan pembentuk manusia berkualitas yang beriman dan bertakwa, berbudi luhur, kemandirian yang kesemuanya itu merupakan bagian dari tujuan dari pendidikan nasional. Pada intinya sistem pendidikan di pesantren sejalan dengan sistem pendidikan nasional. Pesantren sebagai lembaga umat Islam sekarang ini sistem penyelenggaraannya telah di akui, diatur dan di masukkan dalam UU Sisdiknas 2003 sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Dengan demikian pesantren sebagai lembaga keagamaan mempunyai peran yang besar untuk menghantarkan anak didik menuju ke akhirat sebagai aktualisasi dari tujuan pendidikan Islam.

Dalam kenyataanya, saat ini belum banyak pesantren yang memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak difabel atau penyandang cacat. Karena umumnya anak-anak tersebut diberikan layanan pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan yang khusus diperuntukan bagi mereka, seperti sekolah luar biasa (SLB)

 

Mengantisipasi permasalahan ini, model pendidikan inklusif di pesantren merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik difabel untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, humanis dan demokratis, sesuai dengan penjelasan pasal 15 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang berbunyi: “Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.”

 

Kata Kunci : Peran Pesantren, Pendidikan, Anak difabel

 

 

 

PENDAHULUAN

 

Pesantren di pentas pendidikan nasional dapat di katakan sebagai penyumbang dan pembentuk manusia berkualitas yang beriman dan bertakwa, berbudi luhur, kemandirian yang kesemuanya itu merupakan bagian dari tujuan dari pendidikan nasional. Pada intinya sistem pendidikan di pesantren sejalan dengan sistem pendidikan nasional. Pesantren sebagai lembaga umat Islam sekarang ini sistem penyelenggaraannya telah di akui, diatur dan di masukkan dalam UU Sisdiknas 2003 sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Dengan demikian pesantren sebagai lembaga keagamaan mempunyai peran yang besar untuk menghantarkan anak didik menuju ke akhirat sebagai aktualisasi dari tujuan pendidikan Islam.

UUD 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran” dan sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, ayat 2 “setiap warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Landasan yuridis ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, memberikan kemudahan akses tanpa diskriminasi, sebagaimana warga negara lain yang “normal” termasuk dalam pendiidkan di pesantren

Dalam kenyataanya, saat ini belum banyak pesantren yang memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak difabel atau penyandang cacat. Karena umumnya anak-anak tersebut diberikan layanan pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan yang khusus diperuntukan bagi mereka, seperti sekolah luar biasa (SLB)

Pendidikan nasional memiliki peranan yang sangat penting bagi warga negara. Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Sepertitercantum didalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III ayat 5dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang samamemperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa anak difabel berhak pulamemperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam pendidikan.  Pendidikan juga tidak mengenal pembatasan bentuk dan kegiatan, dalam hal ini pendidikan dapat dilakukan di sekolah, luar sekolah, pondok pesantren,perguruan-perguruan, dan lain sebagainya. Oleh karena pada tahun 2003 Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah mengupayakan berbagai model penyelenggaraan pendidikan, salah satunya adalah pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi lahir sebagai bentuk ketidakpuasan penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak difabel yang menggunakan sistem segregasi. Sistem segregasi adalah sistem penyelenggaraan sekolah yang membedakan antara sekolah reguler dan sekolah bagi anak-anak difabel.  Sistem segregasi dipandang tidak berhasil, sistem ini tidak dapat mempersiapkan anak-anak difabel untuk dapat hidup secara mandiri.

Dari uraian dan fakta dia atas, kiranya saat ini pesantren juga perlu mencoba pendidikan inklusi agar dapat memberikan layanan pendidikan bagi anak difabel, sehingga dapat mempersiapkan anak-anak difabel untuk dapat hidup secara mandiri. Makalah ini mencoba mengupas peran penting pesantren dalam pendidikan bagi anak difabel

 

PEMBAHASAN

 

  1. Peran Pesantren dalam Pendidikan Nasional

Sudah tidak diragukan lagi bahwa pesantren memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan. Apalagi dilihat secara historis, pesantren memiliki pengalaman yang luar biasa dalam membina dan mengembangkan masyarakat. Bahkan, pesantren mampu meningkatkan perannya secara mandiri dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat di sekelilingnya.

Pembangunan manusia, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau masyarakat semata-mata, tetapi menjadi tanggung jawab semua komponen, termasuk dunia pesantren. Pesantren yang telah memiliki nilai historis dalam membina dan mengembangkan masyarakat, kualitasnya harus terus didorong dan dikembangkan. Proses pembangunan manusia yang dilakukan pesantren tidak bisa dipisahkan dari proses pembangunan manusia yang tengah diupayakan pemerintah.

Pesantren pada umumnya bersifat mandiri, tidak tergantung kepada pemerintah atau kekuasaan yang ada. Karena sifat mandirinya itu, pesantren bisa memegang teguh kemurniannya sebagai lembaga pendidikan Islam. Karena itu, pesantren tidak mudah disusupi oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Pendidikan pondok pesantren yang merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional memiliki 3 unsur utama yaitu: 1)  Kyai sebagai pendidik sekaligus pemilik pondok dan para santri; 2)  Kurikulum pondok pesantren; dan 3)  Sarana peribadatan dan pendidikan, seperti masjid, rumah kyai, dan pondok, serta sebagian madrasah dan bengkel-bengkel kerja keterampilan.  Kegiatannya terangkum dalam “Tri Dharma Pondok pesantren” yaitu:

1)  Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT;

2)  Pengembangan keilmuan yang bermanfaat; dan

3)  Pengabdian kepada agama, masyarakat, dan negara.

Keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang didirikan atas peran serta masyarakat, telah mendapatkan legitimasi dalam Undang-undang Sisdiknas. Ketentuan mengenai Hak dan Kewajiban Masyarakat pada Pasal 8 menegaskan bahwa Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Sedangkan dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan ini berarti menjamin eksistendi dan keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan diakomodir dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dipertegas lagi oleh Pasal 15 tentang jenis pendidikan yang menyatakan bahwa Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pesantren adalah salah satu jenis pendidikan yang concern di bidang keagamaan.

Secara khusus, ketentuan tentang pendidikan keagamaan ini dijelaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Sisdiknas yang menegaskan:

(1)   Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)  Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

(3)  Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(4)  Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, dan bentuk lain yang sejenis.

Keberadaan pesantren sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam pendidikan juga mendapat penguatan dari UU Sisdiknas. Pasal 54 menjelaskan :

(1)   Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

(2)   Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Bahkan, pesantren yang merupakan Pendidikan Berbasis Masyarakat diakui keberadaannya dan dijamin pendanaannya oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Pasal 55 menegaskan:

(1)  Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

(2)  Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(3)  Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)  Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Demikianlah, ternyata posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional memilki tempat dan posisi yang istimewa. Karena itu, sudah sepantasnya jika kalangan pesantren terus berupaya melakukan berbagai perbaikan dan meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan di pesantren. Pemerintah telah menetapkan Renstra pendidikan tahun 2005 – 2009 dengan tiga sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai, yaitu: 1) meningkatnya perluasan dan pemerataan pendidikan, 2) meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan; dan 3) meningkatnya tata kepemerintahan (governance), akuntabilitas, dan pencitraan publik. Maka, dunia pesantren harus bisa merespon dan berpartisipasi aktif dalam mencapai kebijakan di bidang pendidikan tersebut. Pesantren tidak perlu merasa minder, kerdil, kolot  atau terbelakang. Karena posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional memiliki tujuan yang sama dengan lembaga pendidikan formal lainnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa

 

  1. Pendidikan Anak Difabel di Indonesia

Saat ini diperkirakan sepuluh persen dari populasi anak di dunia adalah anak difabel atau anak berkebutuhan khusus (ABK). Jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia pun terus meningkat, meskipun tidak dapat dipastikan. Dinas Pendidikan Luar Biasa Kementerian Pendidikan Nasional mencatat terdapat 324.000 orang ABK di Indonesia (Pendidikan anak, 3 Maret 2010).

Prevalensinya yang tinggi serta kesadaran masyarakat yang semakin meningkat mengenai isu ini membuat ABK semakin mendapatkan perhatian  Direktorat Pendidikan Luar Biasa.

Dalam dunia pendidikan luar biasa seorang anak diartikan sebagai anak luar biasa jika anak ersebut membutuhkan perhatian khusus dan layanan pendidikan yang bersifat khusus oleh guru pendidik atau pembimbing khusus yang berlatar belakang disiplin ilmu pendidikan luar biasa atau disiplin ilmu lainnya yang relevan dan memiliki sertifikasi kewenangan dalam mengajar, mendidik, membimbing dan melatih anak luar biasa.

Pendidikan nasional memiliki peranan yang sangat penting bagi warga negara. Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Seperti tercantum didalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang- undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III ayat 5 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa anak difabel atau anak berkebutuhan khusus (ABK) berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam pendidikan.

Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah mengupayakan berbagai model penyelenggaraan pendidikan bagi anak difabel, salah satunya adalah pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi lahir sebagai bentuk ketidakpuasan penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak difabel yang menggunakan sistem segregasi. Sistem segregasi adalah sistem penyelenggaraan sekolah yang membedakan antara sekolah reguler dan sekolah bagi anak difabel.m Sistem segregasi dipandang tidak berhasil, sistem ini tidak dapat mempersiapkan anak-anak difabel untuk dapat hidup secara mandiri.

Sekolah inklusi merupakan sebuah lembaga pendidikan yang sesuai baik bagi anak difabel ortopedi maupun anak normal. Dikarenakan dengan penempatan anak normal dan anak difabel didalam kelas yang sama (kelas reguler) dapat menumbuhkan sikap saling menghargai, dan toleransi. Menurut Thomas Lombar dalam diskusinya tentang “Responsible Inclusion”, siswa difabel yang diberikan

pengajaran di kelas terpisah seringkali merasa tidak termotivasi, rendah diri, dan tidak berdaya. Dengan penempatan anak difabel di sekolah inklusi dapat menumbuhkan sikap positif bagi siswa difabel yang berkembang dari komunikasi dan interaksi dari pertemanan dan kerja sebaya. Anak difabel belajar keterampilan sosial dan menjadi siap untuk tinggal di masyarakat karena mereka dimasukkan dalam sekolah umum. Dengan adanya sekolah inklusi, anak terhindar dari dampak negatif dari sekolah segregasi, label cacat yang memberi stigma pada anak dari sekolah segregasi membuat anak merasa inferior, serta kecilnya kemungkinan untuk saling bekerjasama, dan menghargai perbedaan.

Pelajaran positif yang dapat diperoleh anak normal didalam sekolah inklusi sangat banyak dan bervariasi. Anak normal dapat mengambil pengajaran bahwa keberadaan mereka di kelas dan masyarakat adalah sesuatu yang telah terkait dengan hak asasi manusia daripada kemampuan akademik/fisik, dengan cara ini dapat diyakini bahwa siswa yang berada di sekolah inklusi dapat terbebaskan dari tirani dengan mendapatkan hak mereka. Selain itu siswa belajar untuk empati, memahami, menghargai, dan menumbuhkan rasa nyaman dengan

perbedaan individual. Dengan adanya sekolah inklusi, siswa normal dapat belajar untuk hidup dalam masyarakat yang terintegrasi

 

  1. Peran Pesantren Dalam Pendidikan Bagi Anak Difabel

Pemerintah Indonesia sepenuhnya menjamin ada peserta didik berkebutuhan khusus atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang–Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada kenyataannya peserta didik dfabel masih banyak yang belum mendapatkan akses pendidikan, terutama mereka yang berdomisili di pedesaan. Hal inilah yang sebagian dialami juga dalam pendidikan agama yaitu pesantren, masih sedikit peserta didik difabel yang diterima untuk pondok pesantren.

Berdasarkan kenyataan tersebut, diperlukan alternatif sistem pendidikan pesantren yang memberikan peluang bagi perluasan dan peningkatan mutu layanan pendidikan bagi anak difabel.

Mengantisipasi permasalahan ini, model pendidikan inklusif di pesantren merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik difabel untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, humanis dan demokratis, sesuai dengan penjelasan pasal 15 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang berbunyi: “Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.”

Pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak yang masih pada usia sekolah yaitu 3-20 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki anak tersebut, dengan kata lain memiliki kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus yang dimiliki bisa disebabkan karena dari diri anak memiliki kecacatan fisik, yang mana tidak mengganggu proses komunikasi dengan pendidik maka bisa dilayani didalam lembaga. Selain itu jika ada anak yang memliki tingkat perilaku hiperaktif bisa dilayani oleh lembaga penyelenggara dengan memberikan perhatian yang lebih. Sehingga pelaksanaan pendidikan inklusi itu bisa menjadi sarana orangtua untuk memberikan pendidikan pada anak-anaknya setara dengan anak pada umumnya, tanpa harus dimasukkan di sekolah luar biasa.

Didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 junto pada Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa setiap anak layak untuk mendapatkan pendidikan untuk semua. Dalam menyelenggarakan pendidikan perlu adanya batasan minimal yang perlu dipenuhi oleh lembaga penyelenggara untuk mendapatkan hasil dari pembelajaran yang ditetapkan. Sesuai dengan standar nasional pendidikan ada 8 standar diantaranya pemenuhan dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan,standar pembiayaan, standar penilaian pendidik.

Pondok Pesantren diharapkan dapat menerima anak didik yang memiliki keterbatasan baik itu cacat fisik, dan juga lemah dalam menerima pembelajaran untuk dilayani sama dengan anak yang lain. Hal ini diberikan dengan harapan anak normal mampu memberikan bantuan kepada anak difabel dan anak berkebutuhan khusu (ABK). Diantaranya ada anak yang luka dari lahir dan cacat karena kecelakaan dapat diterima dengan baik di lingkungan pondok pesantren sebagai santri

Islam mengajarkan bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa memandang pangkat, golongan, kecacatan seserotang maupun hal-hal yang lain. Islam melarang keras melakukan diskriminasi dalam hal pendidikan.

Allah memperjelas hal tersebut dengan diturunkannya surat abasa’ yang menegur Nabi Muhammad SAW karena beliau bermuka masam dan berpaling dari orang buta. Al Qur’an menceritakan kisah tersebut sebagai berikut:

1)    Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling

2)    karena telah datang seorang buta kepadanya.

3)    tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa),

4)    atau Dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?

5)    Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup

6)    Maka kamu melayaninya.

7)    Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau Dia tidak membersihkan diri (beriman).

8)    dan Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),

9)    sedang ia takut kepada (Allah)

10)  Maka kamu mengabaikannya.

( QS : ‘Abasa : 1-10 )

Di dalam surat tersebut Allah ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa kita wajib peduli terhadap manusia lain yang memiliki kekurangan fisik ataupun mentalnya. Allah menegur Rasulluah pada saat itu, dan Rasulluah akhirnya pada saat itu menyadari akan kekhilafannya dan segera Rasulluah berubah dan bersikap lebih baik lagi kepada siapapun. Surat tersebut merupakan cahaya bagi islam dalam bersikap kepada sesama makhluk ciptaan Allah yang berbagai macam. Adapun konsep inklusi yang terjadi hari ini adalah sama dengan konsep tersebut di atas.

Sayangnya sistem pendidikan di Indonesia termasuk juga pesantren,  belum mengakomodasi keberagaman, sehingga menyebabkan munculnya segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan agama, etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan baik fisik maupun mental yang dimiliki oleh siswa.  Jelas segmentasi lembaga pendidikan ini telah menghambat para siswa untuk dapat belajar menghormati realitas keberagaman dalam masyarakat. Selama ini anak – anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel) disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis difabelnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak – anak yang berkebutuhan khusus.

Kedepan kami berharap akan semakin banyak lembaga pendidikan termasuk pesantren yang memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak difabel dan anak berkebutuhan khusus (ABK). Karena ajaran islam sendiri tidak membedakan perlakuan terhadap anak-anak yang normal dengan anak-anak difabel dan juga terhadap anak berkebutuhan Khusus (ABK)

 

 

 

PENUTUP

 

 

  1. Pembangunan manusia, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau masyarakat semata-mata, tetapi menjadi tanggung jawab semua komponen, termasuk dunia pesantren. Proses pembangunan manusia yang dilakukan pesantren tidak bisa dipisahkan dari proses pembangunan manusia yang tengah diupayakan pemerintah.

Keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang didirikan atas peran serta masyarakat, telah mendapatkan legitimasi dalam Undang-undang Sisdiknas. Ketentuan mengenai Hak dan Kewajiban Masyarakat pada Pasal 8 menegaskan bahwa Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Sedangkan dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan ini berarti menjamin eksistendi dan keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan diakomodir dalam sistem pendidikan nasional

  1. Saat ini diperkirakan sepuluh persen dari populasi anak di dunia adalah anak difabel atau anak berkebutuhan khusus (ABK). Jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia pun terus meningkat, meskipun tidak dapat dipastikan. Dinas Pendidikan Luar Biasa Kementerian Pendidikan Nasional mencatat terdapat 324.000 orang ABK di Indonesia (Pendidikan anak, 3 Maret 2010).

Pendidikan nasional memiliki peranan yang sangat penting bagi warga negara. Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Seperti tercantum didalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang- undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III ayat 5 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa anak difabel atau anak berkebutuhan khusus (ABK) berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (anak normal) dalam pendidikan.

  1. Islam mengajarkan bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa memandang pangkat, golongan, kecacatan seserotang maupun hal-hal yang lain. Islam melarang keras melakukan diskriminasi dalam hal pendidikan.

Pondok Pesantren diharapkan dapat menerima anak didik yang memiliki keterbatasan baik itu cacat fisik, dan juga lemah dalam menerima pembelajaran untuk dilayani sama dengan anak yang lain. Hal ini diberikan dengan harapan anak normal mampu memberikan bantuan kepada anak difabel dan anak berkebutuhan khusu (ABK). Diantaranya ada anak yang luka dari lahir dan cacat karena kecelakaan dapat diterima dengan baik di lingkungan pondok pesantren sebagai santri

This Post Has 0 Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *